Analisis Pembangunan Nasional di Jawa Tengah dan Analisis Permasalahan di Kemayoran Jakarta Pusat

MASALAH PEMBANGUNAN NASIONAL DI JAWA TENGAH

Ada tujuh permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi beban bagi Pemerintah Jawa Tengah, yakni:

1. Ketunaan

2. Kecacatan

3. Keterlantaran

4. Korban bencana

5. Tindak kekerasan dan pekerja

6. Kemiskinan

7. Keterpencilan

Kondisi yang semakin buruk ini ditandai dengan banyaknya Pelaku tindakan Kriminal yang mengalami peningkatan, lalu semakin banyak juga Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) dan Anak Jalanan (Anjal) yang berada di setiap sudut kota. Pencapaian sasaran pembangunan di Jawa Tengah sejak Tahun 2009 menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan kenaikkan pertumbuhan ekonomi 3,95% menjadi 5,8 % dan surplus beras 2,9 juta ton/tahun serta pertumbuhan penduduk 0,37%. Namun hal tersebut bukan sebuah indikator keberhasilan dalam mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi saat ini.

Demikian hal tersebut diungkap Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 di Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah, Rabu (2/3). “Krisis yang kita hadapi saat ini adalah krisis jatidiri, ideologi, karakter, moral dan kepercayaan. Kondisi krisis tersebut menjadi semakin memperparah permasalahan kesenjangan sosial dan cenderung meningkat saat ini,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Bibit, permasalahan tersebut harus dicarikan pemecahan masalahnya.  “Jangan tertumpu pada permasalahan dana saja, yang lebih utama adalah niat dan kemauan kita,” ujarnya. Gubernur mengatakan, bahwa masalah sosial adalah masalah kita semua. Permasalahan sosial harus dihadapi bersama. Oleh karenanya, Gubernur Jateng menganggap rakor ini sangat positif, guna menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Melalui rakor diharapkan penanganan masalah penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial  tidak hanya dapat dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan, tetapi juga diperoleh kontribusi nyata dari seluruh unsur terkait seperti Organisasi Sosial kemasyarakatan (Orsos), Panti Sosial Masyarakat, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), termasuk Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta dunia usaha dalam hal mengatasi PMKS dan kemiskinan.

Gubernur mengungkapkan, bahwa masih ada di daerahnya yang belum membentuk Dinas Sosial, oleh karena itu Bibit mewanti-wanti kepada para Sekda Kab/kota Se-Jawa Tengah yang hadir, untuk melaporkan kepada bupati/walikota dan DPRD-nya agar segera membentuk Dinas Sosial di daerahnya.

Saat ini permasalahan PMKS di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Data Tahun 2009 menunjukkan jumlah PMKS sebanyak 6.701.000 jiwa atau 20,69% dari jumlah penduduk 32.380.687 jiwa. Tahun 2010 jumlah PMKS mengalami penurunan menjadi 6.322.494 jiwa atau 19,53% dari jumlah penduduk atau mengalami penurunan sebesar 378.506 jiwa (0,94%).

            Pada akhir pengarahan, Bibit Waluyo sekali lagi meminta, agar Pemerintah Kabupaten/Kota agar mendukung, dan memberikan kontribusi nyata dalam penanganan PMKS di daerah masing-masing dengan cara mendirikan Barehsos atau Panti Sosial. Dengan demikian, Barehsos sebagai UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah akan mampu melayani dan menangani PMKS yang ada secara maksimal.

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGATASI PERMASALAHAN TERSEBUT

Sudah menjadi adagium bahwa upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah harus dilakukan secara terpadu dan sinergis. Untuk itu, di masa mendatang, perencanaan kebijakan dan program pembangunan ekonomi dilandasi oleh pemahaman yang lebih komprehensif.

1. Pembangunan ekonomi daerah tidak lagi semata-mata bersifat sectoral approach, tetapi perlu diimbangi dengan pendekatan kawasan agar kesenjangan dapat dikurangi.

2. Pembangunan ekonomi daerah bukan lagi penjumlahan masing-masing sektor secara terpisah, tetapi didasarkan pada kebutuhan wilayah secara utuh yang di-breakdown ke dalam spesifikasi masing-masing program secara jelas (action oriented).

3. Pembangunan ekonomi daerah menekankan pada kerja sama dan sinergitas antardaerah dan antarpelaku, berupa komitmen untuk bekerja sama secara sinergis dalam mengembangkan potensi lokal (local based resources).

Peraturan perundangan Keputusan Menteri/Gubernur yang mendukung Kebijakan tersebut

-Perda yang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).
-Instrumen ini telah dipaparkan oleh Bappeda pada tanggal 20 Juli 2004 di hadapan Gubernur dan seluruh pimpinan instansi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
-Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dapat dikurangi intensitasnya karena menciptakan ketergantungan antar daerah, misalnya dalam memasarkan potensi mereka.

Tabel Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan APBD provinsi Jawa Tengah 1998 – 2004 (juta rupiah)

No	Tahun	Jumlah penerimaan daerah	PAD	Persentase kemandirian
1	1998	648.393	238.874	34,89 %
2	1999	946.237	318.566	35,94 %
3	2000	1.081.631	474.210	43,84 %
4	2001	1.934.153	830.974	42,96 %
5	2002	2.389.761	1.241.644	51,96 %
6	2003	2.900.227	1.467.004	50,58 %
7	2004	3.103.034	1.865.391	60,12 %

Permasalahan yang berkaitan di lingkungan di kelurahan Serdang, Kemayoran Jakarta Pusat

A. Sosial
Maraknya tawuran antar warga yang menyebabkan hilangnya nyawa yang terbuang sia-sia akibat masalah sepele. Banyaknya kegiatan pencopetan dan perkosaan di tempat umum dan angkutan umum. Banyaknya pengangguran ini yang menyebabkan orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, padahal rakyat kita ini banyak yang mempunyai kreatifitas-kreatifitas yang perlu disalurkan.

Solusinya:
Sebaiknya pemerintah membuka lahan perkerjaan yang tidak melulu ada di kota kota besar saja. Akan tetapi tersebesar secara merata ke daerah-daerah terutama daerah terpencil yang ada diindonesia. Selain itu masyarakat yang ada diperkampungan agar tidak mengadu nasib ke kota besar diberikan modal usaha bagi kalangan menegah kebawah dengan cara subsidi pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Budaya
Semakin banyaknya wanita yang hamil diluar nikah. Contoh lain ialah misal orang orang kita masih banyak yang membuang sampah pada tempatnya, merokok di tempat umum, minum minuman yang memabukkan,ganja,narkoba,dsb. Katanya kalo gak ikut model ini kebanyakan disebut orang yang culun/tidak gaul.

Solusinya:

Pemerintah memberikan hukuman yang lebih tegas supaya para pelakunya dapat memahami dan jera atas perbuatan yang telah ia perbuat. Lebih banyaknya pemerintah yang ikut turun untuk memberikan motivasi agar para pengguna alat2 tersebut dapat berkurang.

C. Ekonomi
Masalah Ekonomi di Kemayoran. Kurangnya pendapatan suatu keluarga akibat dari minimnya lapangan pekerjaan yang ada di daerah kami dan dari segi harga kebutuhan pokok yang cenderung naik ini yang menyebabkan rakyat miskin di daerah jakarta ini semakin banyak. Saya harap ada sedikit celah bagi rakyat yang miskin untuk disalurkan ke pekerjaan/kreatifitas yang mereka punya. Lebih bagus lagi jika diberikan tempat tinggal yang layak walaupun terlihat sederhana.

Solusinya:

Pemerintah lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat rakyat miskin, membuat rumah sakit gratis bagi rakyat miskin, dan raskin lebih ditingkatkan lagi agar bisa mencukupi kehidupan mereka.

D. Politik

Masih banyak pihak yang mementingkan kepentingan pribadinya sendiri, dan mengabaikan kepentingan umum. pendidikan gratis termasuk salah satunya. Dana BOS yang ditujukan pemerintah agar semua anak di jakarta dapat bersekolah gratis. Namun ada saja oknum sekolah yang mencoba menyembunyikan/mengambil dana tersebut ini yang menyebabkan banyak ratusan murid di jakarta yang putus sekolah dikarenakan kurangnya biaya. Contoh lain banyaknya calo calo angkutan umum nah ini yang menyebabkan harga tiket semakin mahal, semoga ini semua dapat diatasi baik oleh pemerintah.

Solusinya:

Harus adanya peningkatan pengawasan di tiap-tiap daerah. Memberikan ancaman yang dapat membuat pelaku menjadi jera.

Sumber:
http://www.scribd.com/doc/70187748/33/Keuangan-Daerah
http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/14/opi04.htm
www.google.com

Sistem Perekonomian Indonesia dan Dunia

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DAN DUNIA

Pengertian Sistem Perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan dari suatu negara untuk membuat sumber daya yang dimilikinya berjalan dengan baik kepada suatu individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan yang terdapat antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah.

Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

A. Sejarah Perkembangan Perekonomian Di Indonesia :

•1950-1959        : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi)
•1959-1966        : Sistem ekonomi etatisme (masa demokrasi terpimpin)
•1966-1998        : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)
•1998-sekarang   : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.

Dalam perekonomian indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok yaitu :

Koperasi —–> Sektor swasta ——> Sektor pemerintah

Segala bentuk perselisihan dalam kegiatan ekonomi juga hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan dengan cara-cara yang bijaksana tidak dengan pemaksaan dan kekerasan. Pada akhirnya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah membentuk keadilan sosial tanpa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.
Dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan panduan dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Pada pasal 1, dijelaskan perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.
Jadi , Perekonomian yang ada di dunia ini , di organisasikan secara berbeda-beda . di Indonesia bentuk organisasi perekonomian sangat di pengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan , pandangan politik , dan ideologi ekonomi dari masyarakat tersebut.

Tiga Persoalan Pokok Ekonomi

Tiga persoalan pokok ekonomi tersebut diringkas ke dalam tiga kata Tanya dalam bahasa inggris:

What(apa), How(Bagaimana), dan For Whom(Untuk Siapa).

A. Jenis dan jumlah barang serta jasa yang harus diproduksi (What)

What adalah pemilihan jumlah serta jenis barang dan jasa yang harus dahasilkan. What menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh setiap system ekonomi yang terkait dengan pertanyaan : jenis barang apakah yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya ?

B. Cara system Ekonomi menghasilkan barang dan jasa (How)

How adalah pemilhan cara menghasilkan barang dan jasa. How menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh system perekonomian yang terkait dengan pertanyaan : Bagaimana menghasilkan barang dan jasa ?

C. Cara distribusi Barang dan Jasa (For Whom)

For Whom adalah pemilhan kelompok masyarakat yang harus menikmati barang dan jasa yang dihasilkan. For Whom menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh setiap system ekonomi yang berkaitan dengan pertanyaan untuk siapa sebenarnya barang dan jasa diproduksikan ?

B. Jenis jenis sistem perekonomian yg ada di Indonesia:

1. Sistem Ekonomi Demokrasi

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Ciri- ciri sistem ekonomi demokrasi :
a) Masyarakat bebas memilih pekerjaan yang di hendaki
b) Hak milik perorangan di akui

2.Sistem Ekonomi Sosialisme

Yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dngan campur tangan pemerintah.Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Sistem ekonomi kerakyatan Dalam sistem Ekonomi Kerakyatan ini yang diutamakan adalah rakyat kecil, yaitu buruh, tani, nelayan, dan UKM. Dalam sistem ini, khususnya dalam bidang produksi, yang ingin didorong maju adalah UKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ciri – ciri sistem ekonomi sosilisme / komando :
a) Faktor produksi dikuasai pemerintah
b) segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah
c) Tidak ada hak milik pribadi
d) Terjadi monopoli

C. Sistem Perekonomian Indonesia

Kemunculan suatu aliran ekonomi di dunia, akan selalu terkait dengan aliran ekonomi yang muncul sebelumnya. Begitu pula dengan garis hidup perekonomian Indonesia. Pergulatan kapitalisme dan sosialisme begitu rupa mempengaruhi ideologi perekonomian Indonesia.

Era pra-kemerdekaan adalah masa di mana kapitalisme mencengkeram erat Indonesia, dalam bentuk yang paling ekstrim. Pada masa ini, Belanda sebagai agen kapitalisme benar-benar mengisi tiap sudut tubuh bangsa Indonesia dengan ide-ide kapitalisme dari Eropa. Dengan ide kapitalisme itu, seharusnya bangsa Indonesia bisa berada dalam kelas pemilik modal. Tetapi, sebagai pemilik, bangsa Indonesia dirampok hak-haknya.

“Perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Demikianlah kira-kira substansi pokok sistem perekonomian Indonesia paska kemerdekaan. Lalu apa hubungan substansi ini dengan dua aliran utama perekonomian dunia? Adakah korelasi sistem perekonomian Indonesia paska kemerdekaan ini dengan dua mainstrem tadi? Atau malah kapitalisme dan sosialisme sama sekali tidak berperan dalam melahirkan sistem perekonomian Indonesia?

D. Jenis jenis sistem perekonomian yg ada di Dunia :

1. Sistem Ekonomi Liberal
Sistem ekonomi Liberal adalah sistem ekonomi yang diuraikan oleh Adam Smith yang mempunyai kaitan nya dengan “kebebasan individu” yang artinya memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa pembatasan yang nantinya di tuntut agar dapat menghasilkan sesuatu yang baik yang dapat menguntungkan negara. Negara yang menganut system ini adalah Amerika Serikat, Uruguay, Parguay, Brazil dan Argentina.
Ciri-ciri sistem ekonomi liberal :
a) Semua sumber produksi adalah milik negara
b) Masyarakat bebas memiliki sumber produksi
c) Barang produksi bermutu tinggi
d) Timbul persaingan antarmasyarakat dalam mencari laba.

2.Sistem Ekonomi Komunisme

Sistem ekonomi dimana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber2x kegiatan perekonomian. Setiap orang tak boleh memiliki kekayaan pribadi...
Sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah.Semua unit bisnis. mulai dari yang kecil hingga yng besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan Pemerataan Ekonomi dan kebersamaan. Negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini.

3. Sistem Ekonomi Fasisme

Yaitu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain, dengan kata lain, fasisme merupakan sikap rasionalism yang berlebihan.

Negara yang menganut paham Sistem Ekonomi fasisme ini adalah Italia, Jerman, dan Jepang.

E. Pelaku ekonomi utama dalam perekonomian Indonesia :

1. Rumah Tangga Konsumsi /RTK

Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi.

Peran Rumah Tangga Konsumsi adalah :
1) Konsumen
2) Pemasok atau pemilik faktor produksi
Faktor produksi ada 4 macam yaitu :
1) Alam
2) Tenaga kerja
3) Modal
4) Skill/keahlian

Dari keempat faktor produksi tersebut yang termasuk faktor produksi asli yaitu alam dan tenaga kerja sedangkan faktor produksi turunan terdiri dari modal dan skill
Balas jasa dari faktor produksi yaitu :
1) Alam : sewa tanah
2) Tenaga kerja : upah/gaji
3) Modal : bunga modal
4) Skill/keahlian : laba

2. Rumah Tangga Produksi/RTP/Perusahaan 
Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi.
Peran Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yaitu :
1) Produsen : menghasilkan barang dan jasa
2) Pengguna faktor produksi : menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa
3) Agen pembangunan : membantu pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan

3. Pemerintahan
Pemerintahan mencangkup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi. Dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan negara (BUMN/BUMD).
Peran Pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu :
1) Pengatur : mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat
2) Konsumen : membutuhkan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya
3) Produsen : menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD)

Perusahaan PT. Kimia Farma

PT. KIMIA FARMA

Kimia Farma merupakan pioner dalam industri farmasi Indonesia. Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917, ketika NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co., perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur, didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan-perusahaan Belanda, pada tahun 1958 pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas, menjadi PT Kimia Farma (Persero). Sejak tanggal 4 Juli 2001 Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Berbekal tradisi industri yang panjang selama lebih dari 187 tahun dan nama yang identik dengan mutu, hari ini Kimia Farma telah berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang kian memainkan peranan penting dalam pengembangan dan pembangunan bangsa dan masyarakat.

Produksi

PT. Kmia Farma (Persero) Tbk. Didukung oleh 6 unit produk farmasi yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Watukadon – Jawa Timur dan Tanjung Morawa- Medan.  Namun dari keenam pabrik ini saya akan menjelaskan 4 saja pabrik yang telah memenuhi syarat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) ini adalah :

1)        Unit produksi Formulasi Jakarta.

Memproduksi obat-obatan golongan narkotika yang merupakan stau-satunya perusahaan yang memproduksi obat jenis narkotika karena merupakan penugasan dari pemerintah.

2)        Unit Produksi Formulasi Bandung.

Mempunyai produk utama berupa pil-pil KB, namun tetap memproduksi produk-produk formulasi.

3)        Unit Produksi Manufaktur Semarang.

Memproduksi minyak jarak yang banyak dipakai dalam bidang kosmetika dan industri farmasi, juga melakukan pemurnian minyak-minyak nabati. Pabrik ini telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 dari Lloyd’s Register Quality Asusurance (LRQA).

4)        Unit Produksi Formulasi Medan.

Merupakan satu-satunya pabrik obat PT. Kimia Farma (Persero), Tbk yang berada diluar jawa, yang fungsinya terutama memenuhi kebutuhan obat di wilayah Sumatera.

Contoh : Unit Produksi PT. Kimia Farma (Persero), Tbk Plant Medan.

PT. Kimia Farma (Persero), Tbk Plant Medan merupakan unit yang memproduksi obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD), obat rutin, dan obat generik. Pabrik ini berdiri pada tahun 1967 dengan nama PT. Radja Farma dan dulunya pernah merupakan perusahaan farmasi milik Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1971 perusahaan ini berubah nama menjadi PT. Kimia Farma dan menjadi perusahaan cabang dari PT. Kimia Farma Jakarta.

Dengan adanya SK Direksi No. Kep. 14/DIR/IV/2004 pada tanggal 14 juni 2004 maka PT. Kimia Farma cabang berubah menjadi PT. Kimia Farma (Persero), Tbk Plant Medan. Distribusi obat-obatan PT. Kimia Farma (Persero), Tbk Plant Medan dikelola oleh Unit Logistik Sentral (ULS) yang ada di jakarta. ULS inilah yang mendistibusikannya melalui PT. Trading & Distribution PT. Kimia Farma (Persero), Tbk.

Proses Produksi

Produksi adalah semua kegiatan pembuatan yang dilakukan dari awal mulai dari peneriman bahan bahan,  pengolahan sampai dengan menghasilkan obat jadi. Kegiatan produksi ini dilakukan di area tertutup dan tersembunyi dari banyak masyarakat sehingga tidak berhubungan langsung dengan bagian gudang ataupun perkantoran.

Produksi dilaksanakan setelah adanya SPK dari bagian PPPI ke bagian produksi, dan  dilakukan produksi sesuai dengan protap yang telah ditetapkan serta mendokumentasi setiap tindakan yang dilakukan selama produksi.

Bagian produksi pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Medan terdiri dari:

1)        Jalur Produksi Krim.

Jalur produksi krim terpisah dari jalur produksi yang lain dimana pada jalur produksi ini terdiri dari beberapa ruangan dimana setiap ruangan tersebut telah diatur suhu, kelembaban dan tekanan dengan AHU.

2)        Jalur pengemasan. 

Sebelum memulai pengemasan, dilakukan pemeriksaan kesesuaian produk yang dikemas dengan kemasannya, yang meliputi etiket, penomoran batch, tanggal  kadaluarsa.  Setelah pengemasan,  dilaksanakan  pemeriksaan  kesesuaian jumlah dalam kotaknya, ditimbang kemudian dikarantina. Sediaan obat jadi yang telah dikemas dan diluluskan oleh bagian pengawasan mutu selanjutnya dikirim ke gudang penyimpanan.

Sebelum dimulainya kegiatan produksi, petugas yang terlibat dalam kegiatan produksi ataupun yang memasuki area produksi harus memakai pakaian bersih, penutup kepala, mulut dan mendesinfeksi tangan dengan desinfektan yang tersedia sebelum memakai sarung tangan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai kegiatan produksi adalah :

1)        Ruang produksi harus tetap terjaga kebersihannya, dimana kegiatan pembersihan dilakukan tiap pagi sebelum dimulai kegiatan produksi dan sore hari sesudah selesai kegiatan produksi.

2)        Temperatur dan kelembaban tiap ruangan produksi distur sedemikian rupa menggunakan Air handling unit (AHU) menggunakan AC sentral.

3)        Peralatan yang digunakan harus dipastikan selalu dalam keadaan bersih sebelu dan sesudah digunakan dalam kegitan produksi.

4)        Ruangan produksi harus mendapat penerangan dan pertukaran udara yang cukup agar kegiatan produksi berjalan dengan lancar.

Letak dan Lokasi Perusahaan

PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Medan terletak di jalan Tanjung Morawa km 9, Kabupaten Deli serdang, Propinsi sumatera Utara, Indonesia. Perusahaan ini berdiri dengan luas lahan 20.269 m yang terdiri dari : Ruang Perkantoran, Ruang Laboratorium, Ruang Produksi Tablet/Kapsul, Ruang Produksi krim/salep, Ruang Penimbangan, Gudang Bahan Baku, Gudang Bahan Kemas, Gudang etiket, Gudang Obat Jadi, dan Bangunan penunjang seperti tempat pencucian, dapur, mushola dan tempat olahraga.

Daerah Pemasaran

Proses Produksi PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Plant Medan dilakukan berdasarkan pesanan dari pelanggan (Job order). Pesanan ini sudah diatur oleh Unit Logistik Sentral (ULS), sehingga jumlah pesanan akan disampaikan ke PT. Kimia Farma (Persero) tbk Plant Medan untuk kemudian direncanakan jadwal produksinya.

Semua produk hasil produksi plant Medan harus dikirimkan kembali ke Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF). PBF inilah yang mengatur pemasaran produk ke masing-masing daerah. Untuk hasil produksi plant Medansebagian besar dipasarkan di pulau Sumatera dan sebagian dipasarkan di Jawa dan daerah lainnya di Indonesia.

Pemasaran

PT Kimia Farma Tbk sebagai Holding melakukan kegiatan pemasaran di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor untuk permintaan obat-obat etikal, generik dan OTC. Dengan didukung oleh lebih kurang 366 orang Medical Sales Representative yang tersebar diseluruh Indonesia, mengcover 21.800 orang dokter, 276 buah rumah sakit serta 9.020 buah apotek. Selain pasar domestik, Perusahaan juga merintis pengembangan pasar ekspor untuk produk obat dan bahan baku ke beberapa negara di kawasan Asia, Eropa dan Afrika.

Kondisi pasar farmasi nasional mengalami penurunan dari segi pertumbuhan pasar. Pertumbuhan ini terjadi pada: sector Apotek sebesar 8,1%, sektor Toko Obat 8,7% dan sektor Rumah Sakit 17,9%. Sedangkan pertumbuhan di sektor non panel market sebesar 17,9%. Penurunan pertumbuhan pasar farmasi nasional tersebut disebabkan antara lain melemahnya daya beli masyarakat yang diakibatkan situasi dan kondisi perekonomian yang belum mendukung. Produk-produk perusahaan berhasil tumbuh sebesar 11,9%, memang masih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuahan pasar farmasi, diakibatkan rendahnya pertumbuhan obat generik.

Walaupun pertumbuhan penjualan produk perusahaan hanya mencapai 11,90%, namun ada trend yang menggembirakan yaitu adanya kenaikan penjualan untuk lini produk Consumer Health Product yang sudah sejalan dengan strategi perusahaan untuk menggalakkan produk dari lini ini. Untuk mendorong peningkatan penjualan dan permintaan produk Perusahaan, telah dilakukan beberapa upaya pemasaran antara lain sbb:

1.      Perluasan cakupan outlet sekitar 12.000 dalam rangka meningkatkan penjualan

2.      Melakukan pengembangan produk baik secara formulasi maupun kemasan dan peluncuran produk baru

3.      Melakukan kegiatan pemasaran yang lebih terencana dan lebih agresif

4.      Mengembangkan kemampuan tenaga-tenaga pemasaran melalui pelatihan dan perencanaan yang solid

5.      Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Distribusi dan Ritel

6.      Meningkatkan kinerja dan produktivitas tenaga pemasar dengan sistem insentif yang menarik.

Unit pemasaran telah memperkuat timnya dengan melakukan penambahan tenaga pemasaran atau Medical Representative (MR) yang terdiri dari MR Ethical 199 orang, MR-CHP 81 orang, MR-OGB 50 orang dan MR Institusi 28 orang, sehingga jumlah total tenaga MR sebanyak 358 orang. Dengan tenaga pemasaran yang ada tersebut dapat dicakup kegiatan promosi ke Dokter sebanyak 21.800, Apotek sebanyak 9.920, Rumah Sakit sebanyak 276, Toko Obat sebanyak 3.050. Perusahaan menempatkan diri masuk sepuluh besar rangking Industri Farmasi di Indonesia dari 200 Industri Farmasi yang ada. Disamping produk perusahaan sendiri, perusahaan juga melakukan penjualan produk-produk pihak ketiga melalui

Unit Distribusi/PBF dan unit Ritel/Apotek. Secara konsolidasi hasil penjualan perusahaan mencapai Rp.1,82 trilyun, mengalami penurunan sebesar 5,69%, dimana kontribusi penjualan di Holding sebesar Rp. 525,60 milyar,di sektor distribusi Rp.822,28 milyar, dan dari sektor Ritel/Apotek sebesar Rp.882,80 milyar. Terjadinya penurunan penjualan disebabkan karena adanya penurunan penjualan di sektor Distribusi/PBF dimana utamanya dalah penjualan di pasara institusi, karena dana yang terbatas dan pergesaran pelaksanaan pengadaan oleh Pemerintah.

Laporan Keuangan PT. KIMIA FARMA

Laporan Laba/Rugi

PT Kimia Farma

Per 30 September 2010

Laporan Neraca

PT Kimia Farma

Per 30 September 2010

Kegiatan Fungsi Sumber Daya Manusia

Perusahaan menyadari bahwa dalam Sumber Daya Manusia (SDM) itu berperan penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, oleh karena itu Perusahaan menetapkan bagaimana cara pengembangan SDM yang sesuai dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan, dalam arti implementasi manajemen SDM harus mampu meningkatkan kompetensi dan komitmen kinerja para karyawan pada perusahaan, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan strategi bisnis.

Perusahaan mengalokasikan cukup dana untuk program pengembangan SDM. Program pelatihan, seminar dan lokakarya, baik di dalam maupun luar negeri untuk memperluas wawasan dan meningkatkan ketrampilan karyawan.

Dalam pemberian kompensasi perusahaan ini selalu memberikan gaji sesuai kemampuan yang dimiliki seorang karyawan, selain itu perusahaan ini juga memberi jamsostek atau asuransi lainnya dan tunjangan bagi setiap pekerja.Selain mendapatkan gaji seorang karyawan mendapatkan kompensasi berupa transport serta uang makan.Bagi karyawan yg mempunyai spesialisasi tertentu diberikan fasilitas sebuah alat transportasi kendaraan.

Dalam Perencanaan karir bagi karyawan yang mempunyai kemampuan atau skill yang diatas rata2 akan dipromosikan, setiap tahun akan diadakan evaluasi atau penilaian kinerja pegawai sebagai monitoring kegiatan untuk para pekerja.Dan sertifikat pekerja dan pegawai yang mempunyai kinerja yang baik akan diikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan guna pengembangan karir bagi pegawai tersebut.