Analisis Pembangunan Nasional di Jawa Tengah dan Analisis Permasalahan di Kemayoran Jakarta Pusat

MASALAH PEMBANGUNAN NASIONAL DI JAWA TENGAH

Ada tujuh permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi beban bagi Pemerintah Jawa Tengah, yakni:

1. Ketunaan

2. Kecacatan

3. Keterlantaran

4. Korban bencana

5. Tindak kekerasan dan pekerja

6. Kemiskinan

7. Keterpencilan

Kondisi yang semakin buruk ini ditandai dengan banyaknya Pelaku tindakan Kriminal yang mengalami peningkatan, lalu semakin banyak juga Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) dan Anak Jalanan (Anjal) yang berada di setiap sudut kota. Pencapaian sasaran pembangunan di Jawa Tengah sejak Tahun 2009 menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan kenaikkan pertumbuhan ekonomi 3,95% menjadi 5,8 % dan surplus beras 2,9 juta ton/tahun serta pertumbuhan penduduk 0,37%. Namun hal tersebut bukan sebuah indikator keberhasilan dalam mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi saat ini.

Demikian hal tersebut diungkap Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 di Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah, Rabu (2/3). “Krisis yang kita hadapi saat ini adalah krisis jatidiri, ideologi, karakter, moral dan kepercayaan. Kondisi krisis tersebut menjadi semakin memperparah permasalahan kesenjangan sosial dan cenderung meningkat saat ini,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Bibit, permasalahan tersebut harus dicarikan pemecahan masalahnya.  “Jangan tertumpu pada permasalahan dana saja, yang lebih utama adalah niat dan kemauan kita,” ujarnya. Gubernur mengatakan, bahwa masalah sosial adalah masalah kita semua. Permasalahan sosial harus dihadapi bersama. Oleh karenanya, Gubernur Jateng menganggap rakor ini sangat positif, guna menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Melalui rakor diharapkan penanganan masalah penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial  tidak hanya dapat dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan, tetapi juga diperoleh kontribusi nyata dari seluruh unsur terkait seperti Organisasi Sosial kemasyarakatan (Orsos), Panti Sosial Masyarakat, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), termasuk Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta dunia usaha dalam hal mengatasi PMKS dan kemiskinan.

Gubernur mengungkapkan, bahwa masih ada di daerahnya yang belum membentuk Dinas Sosial, oleh karena itu Bibit mewanti-wanti kepada para Sekda Kab/kota Se-Jawa Tengah yang hadir, untuk melaporkan kepada bupati/walikota dan DPRD-nya agar segera membentuk Dinas Sosial di daerahnya.

Saat ini permasalahan PMKS di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Data Tahun 2009 menunjukkan jumlah PMKS sebanyak 6.701.000 jiwa atau 20,69% dari jumlah penduduk 32.380.687 jiwa. Tahun 2010 jumlah PMKS mengalami penurunan menjadi 6.322.494 jiwa atau 19,53% dari jumlah penduduk atau mengalami penurunan sebesar 378.506 jiwa (0,94%).

            Pada akhir pengarahan, Bibit Waluyo sekali lagi meminta, agar Pemerintah Kabupaten/Kota agar mendukung, dan memberikan kontribusi nyata dalam penanganan PMKS di daerah masing-masing dengan cara mendirikan Barehsos atau Panti Sosial. Dengan demikian, Barehsos sebagai UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah akan mampu melayani dan menangani PMKS yang ada secara maksimal.

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGATASI PERMASALAHAN TERSEBUT

Sudah menjadi adagium bahwa upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah harus dilakukan secara terpadu dan sinergis. Untuk itu, di masa mendatang, perencanaan kebijakan dan program pembangunan ekonomi dilandasi oleh pemahaman yang lebih komprehensif.

1. Pembangunan ekonomi daerah tidak lagi semata-mata bersifat sectoral approach, tetapi perlu diimbangi dengan pendekatan kawasan agar kesenjangan dapat dikurangi.

2. Pembangunan ekonomi daerah bukan lagi penjumlahan masing-masing sektor secara terpisah, tetapi didasarkan pada kebutuhan wilayah secara utuh yang di-breakdown ke dalam spesifikasi masing-masing program secara jelas (action oriented).

3. Pembangunan ekonomi daerah menekankan pada kerja sama dan sinergitas antardaerah dan antarpelaku, berupa komitmen untuk bekerja sama secara sinergis dalam mengembangkan potensi lokal (local based resources).

Peraturan perundangan Keputusan Menteri/Gubernur yang mendukung Kebijakan tersebut

-Perda yang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).
-Instrumen ini telah dipaparkan oleh Bappeda pada tanggal 20 Juli 2004 di hadapan Gubernur dan seluruh pimpinan instansi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
-Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dapat dikurangi intensitasnya karena menciptakan ketergantungan antar daerah, misalnya dalam memasarkan potensi mereka.

Tabel Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan APBD provinsi Jawa Tengah 1998 – 2004 (juta rupiah)

No	Tahun	Jumlah penerimaan daerah	PAD	Persentase kemandirian
1	1998	648.393	238.874	34,89 %
2	1999	946.237	318.566	35,94 %
3	2000	1.081.631	474.210	43,84 %
4	2001	1.934.153	830.974	42,96 %
5	2002	2.389.761	1.241.644	51,96 %
6	2003	2.900.227	1.467.004	50,58 %
7	2004	3.103.034	1.865.391	60,12 %

Permasalahan yang berkaitan di lingkungan di kelurahan Serdang, Kemayoran Jakarta Pusat

A. Sosial
Maraknya tawuran antar warga yang menyebabkan hilangnya nyawa yang terbuang sia-sia akibat masalah sepele. Banyaknya kegiatan pencopetan dan perkosaan di tempat umum dan angkutan umum. Banyaknya pengangguran ini yang menyebabkan orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, padahal rakyat kita ini banyak yang mempunyai kreatifitas-kreatifitas yang perlu disalurkan.

Solusinya:
Sebaiknya pemerintah membuka lahan perkerjaan yang tidak melulu ada di kota kota besar saja. Akan tetapi tersebesar secara merata ke daerah-daerah terutama daerah terpencil yang ada diindonesia. Selain itu masyarakat yang ada diperkampungan agar tidak mengadu nasib ke kota besar diberikan modal usaha bagi kalangan menegah kebawah dengan cara subsidi pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Budaya
Semakin banyaknya wanita yang hamil diluar nikah. Contoh lain ialah misal orang orang kita masih banyak yang membuang sampah pada tempatnya, merokok di tempat umum, minum minuman yang memabukkan,ganja,narkoba,dsb. Katanya kalo gak ikut model ini kebanyakan disebut orang yang culun/tidak gaul.

Solusinya:

Pemerintah memberikan hukuman yang lebih tegas supaya para pelakunya dapat memahami dan jera atas perbuatan yang telah ia perbuat. Lebih banyaknya pemerintah yang ikut turun untuk memberikan motivasi agar para pengguna alat2 tersebut dapat berkurang.

C. Ekonomi
Masalah Ekonomi di Kemayoran. Kurangnya pendapatan suatu keluarga akibat dari minimnya lapangan pekerjaan yang ada di daerah kami dan dari segi harga kebutuhan pokok yang cenderung naik ini yang menyebabkan rakyat miskin di daerah jakarta ini semakin banyak. Saya harap ada sedikit celah bagi rakyat yang miskin untuk disalurkan ke pekerjaan/kreatifitas yang mereka punya. Lebih bagus lagi jika diberikan tempat tinggal yang layak walaupun terlihat sederhana.

Solusinya:

Pemerintah lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat rakyat miskin, membuat rumah sakit gratis bagi rakyat miskin, dan raskin lebih ditingkatkan lagi agar bisa mencukupi kehidupan mereka.

D. Politik

Masih banyak pihak yang mementingkan kepentingan pribadinya sendiri, dan mengabaikan kepentingan umum. pendidikan gratis termasuk salah satunya. Dana BOS yang ditujukan pemerintah agar semua anak di jakarta dapat bersekolah gratis. Namun ada saja oknum sekolah yang mencoba menyembunyikan/mengambil dana tersebut ini yang menyebabkan banyak ratusan murid di jakarta yang putus sekolah dikarenakan kurangnya biaya. Contoh lain banyaknya calo calo angkutan umum nah ini yang menyebabkan harga tiket semakin mahal, semoga ini semua dapat diatasi baik oleh pemerintah.

Solusinya:

Harus adanya peningkatan pengawasan di tiap-tiap daerah. Memberikan ancaman yang dapat membuat pelaku menjadi jera.

Sumber:
http://www.scribd.com/doc/70187748/33/Keuangan-Daerah
http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/14/opi04.htm
www.google.com